Dinas PMD Bolsel Sosialisasikan Regulasi BUMDes, Ramli Abdul Majid Sampaikan Hal Ini

  • Whatsapp
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar sosialisasi tentang Regulasi Terbaru Terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Foto: Istimewa)

Bolsel, BFOX.CO.ID – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar sosialisasi tentang Regulasi Terbaru Terkait Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pada Selasa 28 Juni 2022.

Kegiatan yang bertempat di Kantor Camat Bolaang Uki tersebut, dihadiri oleh para sangadi dan direktur pengelola BUMDes se-Kabupaten Bolsel.

Bacaan Lainnya

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas PMD Ramli Abdul Madjid menjelaskan pihaknya menyosialisasikan Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

“Peraturan ini mewajibkan BUMDes harus mendaftar secara online sebagai badan usaha yang berdiri sendiri,” ucap Ramli.

Selain itu, kata Ramli, Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 adalah penjabaran dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dikeluarkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Peraturan ini harus dipahami betul oleh sangadi dan pengurus BUMDes agar tidak salah dalam menjalan usaha di desa,” terangnya.

Begitu juga dengan Permendagri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

“Kami merasa penting untuk melaksanakan sosialisasi ini, agar semua paham batasan pengawasan sesuai aturan yang berlaku,” ucapnya.

Dalama Permendagri 73 Pasal 5, pengawasan BUMDes dilaksanakan oleh APIP, Camat, BPD, masyarakat desa, sistem informasi pengawasan dan pendanaan.

“Aturan ini menyebabkan keuangan BUMDes dapat diperiksa langsung oleh APIP tingkat kabupaten,” tegasnya.

Di tempat yang sama, salah satu narasumber yakni Tenaga Ahli (TA) P3MD Bolsel Doli Sugeha, dalam pemaparannya berharap, peningkatan pemahaman pengurus BUMDes tentang manajemen pengelolaan, harus terus ditingkatkan.

“Terutama perencanaan kegiatan usaha BUMDes yang terkait rencana pasar dan pemasaran, rencana kebutuhan modal,” ucap Sugeha.

Ia berharap, pemerintah desa dalam hal ini sangadi harus proaktif untuk meningkatkan usaha BUMDes.

“Intervensi positif dari pemerintah desa dan pengambil keputusan yang tepat, sangat dibutuhkan untuk perkembangan usaha BUMDes,” tutup Doli.

(ito)

Pos terkait