Ikut Instruksi Mendikbud Tahun 2021, Guru Honorer Bisa Jadi PPPK

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow, Renti Mokoginta.

BFOX, SULUT – Mengikuti instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) bergerak cepat, dengan menyegerakan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2021.
Seleksi itu, selain dengan maksud mengikuti instruksi dari Mendikbud, juga sebagai upaya alternatif mengisi kebutuhan dalam dunia pendidikan saat ini.

Kepala Dinas Pendidikan Bolmong Renti Mokoginta, mengatakan, seleksi PPPK diadakan untuk mengatasi keterbatasan jumlah guru berstatus ASN.

“Pembukaan seleksi untuk menjadi guru PPPK, adalah upaya menyediakan kesempatan yang adil untuk guru-guru honorer yang kompeten agar mendapatkan penghasilan yang layak,” ujar Renti, Senin (14/12).

Baca Juga:  Dinas Pendidikan Bolmong Pantau Siswa Belajar dari Rumah. Renti: Pendidik Harus Berperilaku bersih

Dikatakan Renti, lulusan pendidikan profesi guru yang statusnya tidak mengajar saat ini, bisa menjadi peserta seleksi.
“Termasuk guru eks tenaga honorer kategori dua, yang belum pernah lulus seleksi menjadi ASN atau PPPK sebelumnya,” tutur Renti.

Diketahui, sebanyak 1080 peserta dengan rincian tingkat SD berjumlah 669 Guru dan 411 Guru untuk tingkat SMP bakal diseleksi dalam rekrutmen PPPK tahun 2021 di Bolmong.

Sekadar diketahui, pemerintah secara resmi mengumumkan rekrutmen PPPK untuk guru honorer pada 2021. Hal itu disampaikan langsung Mendikbud Nadiem Makarim.

Baca Juga:  Siswa Dibekali Pendidikan Anti Korupsi, Pertama Diterapkan di BMR

“Pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru PPPK tahun 2021,” kata Nadiem disiarkan di saluran YouTube Kemendikbud RI, Senin (23/11).

Dia menjelaskan bahwa berdasarkan data pokok pendidikan, jumlah guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri hanya 60% dari jumlah kebutuhan seharusnya.

“Jumlah ini pun dalam 4 tahun terakhir terus menurun rata-rata 6% setiap tahun. Hal ini menyebabkan sulitnya tercapai pelayanan yang optimal bagi para siswa,” ujar Nadiem.

Baca Juga:  Guru Honorer di Bolmong Dijatah 464 Kuota PPPK

Di sisi lain, lanjut Pendiri Gojek itu terdapat banyak sekali guru non pegawai negeri sipil (PNS) atau honorer yang memiliki kompetensi sangat baik. Namun, kesejahteraan mereka masih belum terjamin dengan baik.

“Selain memastikan ketersediaan pengajar andal, kebijakan ini membuka peluang perbaikan kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah di tanah air yang memang layak menjadi ASN,” paparnya.

“Oleh karena itu salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru (berstatus) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK,” tambah Nadiem. (dav)

BAGIKAN

LEAVE A REPLY