Jalan Tengah ‘New Normal’

Murdiono Prasetio A. Mokoginta.

Oleh: Murdiono Prasetio A. Mokoginta

Belakangan ini skenario penerapan pola hidup ‘new normal’ di tengah pandemi corona masih menjadi perdebatan hangat di ruang publik. Pro-kontra pun muncul di masyarakat.

Pihak yang pro cenderung melihat hal ini dari perspektif ekonomi. Mereka berpendapat, akan lebih sulit mengatasi krisis dan resesi dibanding mengatasi dampak buruk kesehatan masyarakat yang timbul dari wabah covid-19.

Di sisi lain, pihak yang kontra dengan kebijakan ‘new normal’ menganggap bahwa kesehatan dan keselamatan jiwa jauh lebih penting daripada masalah ekonomi nasional.

Di beberapa media sosial, kadang ada yang menyanjung ungkapan Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo yang mengatakan bahwa “Ekonomi bisa hidup kembali, tapi nyawa tidak”.

Sebuah pidato yang disampaikan ketika kasus pertama corona menginfeksi Ghana sekitar Maret lalu.

Terlepas pro-kontra penerapan ‘new normal’, ada satu hal yang pasti, bahwa masalah yang timbul dalam dunia kesehatan dan ekonomi akibat wabah covid-19 pastinya sama-sama memiliki resiko besar terhadap nasib buruk bangsa ini.

Oleh karena itu pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat di tengah kondisi kritis. Dan dengan menimbang kemampuan anggaran negara, kondisi ekonomi masyarakat lemah, dan lain-lain, ‘new normal adalah jalan tengah’ yang dilematis, namun harus tetap dipilih pemerintah meski dinilai masih memiliki kekurangan dalam implementasi nanti.

 

Menafsirkan ‘New Normal’

Di beberapa wilayah sebelum ‘new normal’ menjadi wacana, di tengah pandemi, kehidupan sosial masyarakat nampak biasa saja.

Hal ini dilihat dari pola hidup sebagian mereka yang tetap beraktifitas biasa walaupun pembatasan masih tetap diberlakukan pada beberapa fasilitas publik seperti tempat ibadah, terminal, hiburan, rumah makan, dan lain sebagainya.

Meski saat ini definisi umum ‘new normal’ yang dipahami masyarakat luas adalah menjalankan aktifitas kehidupan pribadi dan sosial seperti biasanya, sambil mematuhi protokol yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi orang lain berpendapat bahwa keadaan ‘new normal’ bisa ditafsirkan menurut konteks yang dihadapi masing-masing.

Baca Juga:  Peran Sejarah dalam Masyarakat Multikultural

New normal dengan protokol kesehatan misalnya; Seseorang diharuskan membawa barang pribadi untuk meminimalisir kebiasan pinjam-meminjam demi menghindari orang lain menyentuh barang yang mereka perlu dalam beraktifitas. Setiap apa yang kita punya menjadi sesuatu yang sensitif bagi orang lain.

Satu contoh kecil; Setiap orang harus membawa alat tulis berupa bolpoin agar tak ada kesempatan virus ini berjangkit melalui sentuhan karena memegang bolpoin orang lain. Intinya dalam ‘new normal’ itu, tiap aktivitas yang memungkinkan terjadinya penularan dan penyebaran harus benar-benar diperhatikan dan dihindari.

Meski begitu, walaupun pemerintah telah membuat protokol tentang bagaimana masyarakat beraktifitas di tengah pandemi saat ini, namun sebagian masyarakat terkadang ‘dengan terpaksa’ menafsirkan new normal sebagai ‘kebebasan’ melakukan semua aktifitas seperti biasanya.

Seakan dunia ini tak pernah terserang wabah covid-19, bagi masyarakat kelas bawah, ‘new normal’ ini hanya istilah dalam penerapannya saja. Mereka menjadi apatis dengan keadaan karena terdesak kebutuhan hidup. “Jika tidak bekerja anak-istri kami makan apa?, begitu tanya mereka.”

 

Melawan Arus

Pemerintah dengan beberapa kebijakan terkait ‘pengamanan jaring sosial’ telah berusaha memenuhi kebutuhan pangan seperti bantuan di daerah yang diberikan dalam bentuk; beras, minyak kelapa, dan sebagainya.

Tapi menjadi kemustahilan jika semua bantuan itu akan menghentikan aktifitas mereka di luar ruangan. Demi memenuhi kebutuhan hidup, mereka dengan terpaksa ‘melawan arus’ kebijakan dan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Kebutuhan manusia yang tidak terbatas memaksa mereka untuk tetap beraktifitas. Mereka sadar bahwa kebutuhan saat ini bukan hanya soal sandang dan pangan.

Hutang ‘lintah darat’, kredit anggsuran kendaraan, dan lain sebagainya adalah di antara beban yang membuat mereka tak bisa diam dan harus memaksakan diri bekerja.

Karena itu, meski dilematis, ‘new normal’ memang harus diterapkan, tapi dengan syarat, baiknya harus disertai sanksi tegas bagi yang melanggar protokol yang berlaku.

Baca Juga:  Fakta, Sejarah, dan Sejarawan

 

Protokol Kesehatan dan Penerapan Sanksi

Ketika berdiskusi dengan salah seorang teman dokter yang bertugas sebagai tim penanganan covid-19 pada sebuah rumah sakit di Kotamobagu, Sulawesi Utara, saya memintanya memberi pendapat terkait wacana kebijakan ‘now normal’ yang dalam waktu dekat akan mulai diterapkan.

Menurutnya, melihat kemampuan semua sumber daya negara, ‘new normal’ adalah jalan tengah untuk mengatasi benturan antara masalah kesehatan dan ekonomi yang kini di hadapi bangsa.

Hal ini masih logis untuk diterapkan, tapi harus tetap menjalankan protokol kesehatan di tengah kondisi pandemi dengan disertai sanksi bagi yang melanggar, agar kepatuhan masyarakat tetap ada dan perlahan wabah ini bisa dikendalikan.

Tanpa sanksi, ia pesimis ‘new normal’ akan berhasil, bahkan bisa saja gagal dikemudian hari. Di antara pandangannya ia berpendapat bahwa umumnya ada tiga cara dalam mengatasi pandemi ini. Yaitu lockdown, vaksin, dan lebih beresiko adalah ‘herd immunity’.

Lockdown mustahil diterapkan di Indonesia jika melihat kemampuan anggaran dan kepatuhan masyarakat. Vaksin sendiri hingga kini kabarnya masih sedang diciptakan dan diprediksi secepatnya akan mulai diproduksi tahun depan.

Pilihan yang mungkin untuk diterapkan saat ini adalah ‘herd immunity’. Menurutnya ‘new normal’ itu kurang-lebih sama saja dengan ‘herd immunity’ namun masih dibatasi protokol yang diperketat dan inilah solusi paling sulit diambil oleh pemerintah kita.

Melalui diskusi itu saya pun sependapat bahwa sanksi memang harus diberikan bagi orang-orang yang seenaknya melanggar protokol kesehatan dalam kondisi pandemi.

Tanpa sanksi tegas, maka penerapan ‘new normal’ akan bebas ditafsirkan subjektif oleh tiap orang menurut kondisi dan keadaan yang dihadapi masing-masing. ‘New normal’ tetap diterapkan, tapi baiknya dengan protokol kesehatan dan sanksi bagi yang melanggar demi meminimalisir dampak lebih parah dikemudian hari.(*)

Penulis adalah pengajar dan peneliti sejarah Sosial BMR. Menulis buku; Permesta di Bolaang Mongondow Tahun 1956 – 1963.

Bagikan ke temanmu
BAGIKAN

LEAVE A REPLY