Proyek Gedung Radiologi RSUD Kotamobagu Dibidik Kejaksaan

KOTAMOBAGU, BFOX.CO.ID – Heboh soal penyegelan gedung radiologi RSUD Kotamobagu oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) RI memantik perhatian dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu.
Soalnya terindikasi ada penyalahgunaan anggaran pada pembangunannya, sehingga perlu dilakukan penyelidikan.
Gedung radiologi yang disegel itu, diduga tidak memenuhi spesifikasi hingga Bapeten RI mlarang penggunaannya. Alasan lainnya, karena bisa membahayakan warga sekitar.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kotamobagu, Dasplin SH MH, melalui Kepala Seksi Intel Suhendro Baroma SH, membenarkan pihaknya akan melakukan investigasi mendalam soal proyek pembangunan gedung radiologi tersebut. Salah satunya dengan melakukan pemanggilan kepada seluruh pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.
“Kami tentunya akan memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasinya. Kami juga pastinya akan turun memeriksa bangunan yang disegel itu,” tegas Suhendro.
Di sisi lain, upaya kejaksaan itu tak membuat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pekerjaan itu Alfian Hasan, takut untuk diperiksa Kejaksaan. Ia malah menyatakan siap memberikan keterangan jika memang dipanggil oleh jaksa penyidik.
“Itu hanyalah pandangan orang saja, dan buat saya tidak ada dugaan korupsi pada pembangunan itu. Jika kami harus diperiksa maka sebagai warga negara yang baik tentunya akan siap untuk memberikan keterangan secara kontraktual dengan dokumen-dokumen sesuai dengan hasil pemeriksaan pihak BPK kemarin,” tegas Alfian Hasan, Senin (24/6/2019).
Namun demikian, ia berharap persoalan ini tidak sampai berujung ke meja penyelidikan karena alasanya mereka sudah bekerja dengan profesional.
“Semoga tidak akan mengarah kesana karena kami bekerja sesuai dengan profesionalisme sebagai PPK,” ungkap Alfian.
Terpisah, Direktur Utama (Dirut) RSUD Kota Kotamobagu, Wahdania Mantang, melalui Bagian Humas Gunawan Ijom, mengakui jika bangunan radiologi belum diserahkan oleh pihak ketiga kontraktor pelaksana kepada pihak Rumah Sakit selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
“Pembangunan Gedung Radiologi itu belum diserahkan oleh pihak ketiga kepada pihak rumah sakit, sehingga tanggung jawabnya masih di PPK dan pihak kontraktor,” singkat Ijom.

VIAceq
BAGIKAN

LEAVE A REPLY